You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Pasar Pos Pengumben Terus Informasikan Kantong Ramah Lingkungan
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

Sudin LH Jakbar Monitoring Penggunaan KBRL

Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Barat terus melakukan monitoring penggunaan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL). Hari ini, pengawasan dilakukan di Pasar Pos Pengumben, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk.

di Pasar Pos Pengumben sudah melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk juga informasi melalui pengeras suara,

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Pergub DKI No 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

Kepala Sudin LH Jakarta Barat, Slamet Riyadi mengatakan, monitoring dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pasar tradisional, pasar modern maupun minimarket mematuhi Pergub No 142 Tahun 2019 seperti menerapkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan, dan memasang informasi pelarangan penggunaan kantong belanja sekali pakai.

Sudin LH Jakbar Awasi Implementasi Pergub 142/2019

"Dari hasil peninjauan hari ini, di Pasar Pos Pengumben sudah melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk juga informasi melalui pengeras suara yang dilakukan setiap tiga jam sekali. Tapi tadi kami beri masukan agar pengumumannya dilakukan setiap satu jam sekali," ujar Slamet, Jumat (3/7).

Dia menambahkan, beberapa pengunjung juga sudah mengetahui pemberlakukan pergub tentang penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.

"Tentu akan kami lakukan evaluasi. Jika masih ditemukan ada yang membawa kantong belanja sekali pakai kami akan memberikan teguran terlebih dahulu kepada pengelola," tandasnya.


Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye4046 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1255 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1152 personFakhrizal Fakhri
  4. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye910 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Buka JAFEX 2026, Pramono Ingin Optimalkan Pemanfaatan Aset Daerah

    access_time11-08-2026 remove_red_eye780 personDessy Suciati